BERBAGI

JAMBI, CAKRAWALA.CO,- Pesta Demokrasi lima tahunan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi melalui Pilkada langsung tahun 2018 menjadi perhatian serius khusus bagi masyarakat kota Jambi. Perbincanganpun mulai hangat terhadap figur atau sosok yang layak memimpin Kota Jambi lima tahun ke depan. Tidak terbatas itu, strategi pemenangan, baik mencari simpati publik sampai adu program menuju Kota Jambi yang lebih maju dan baikpun semakin lantang terdengar.

Pengamat Sosial Politik dari Quantum Law & Firm, Ryan Afrianto SH, menyebutkan, agar pesta demokrasi lima tahunan ini menghasilkan Pemimpin Kota Jambi berkualitas menuju Kota Jambi yang maju dan lebih baik, setidaknya sang calon memiliki lima prasyarat yakni.

Pertama, Mempunyai agenda anti korupsi. Implementasi Good Corporate Governance (GCG), menjadi catatan serius yang mesti menjadi komitmen paslon tentunya. Komitmen ini ditandai dengan peningkatan terhadap keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta transparansi  proses lelang baik lelang jabatan  dengan menerapkan merit system maupun lelang project dalam pengadaan barang dan jasa.

Kedua, Terbuka dan dialogis sebagai pelayan publik menjadi ideal jika sanggup “menghadirkan” dirinya sebagai pribadi yang dialogis. Gampang ditemui dan diajak diskusi. Membangun jalur protokoler secara wajar dan tidak berlebihan. Hal ini untuk menghindari stigma “power tends to corrupt” yang artinya Kekuasaan cenderung korup.

Ketiga, Mempunyai visi reformasi birograsi dan keterbukaan anggaran. Mempersingkat jalur birokrasi menjadi komitmen penting sebagai katalisator reformasi birokrasi dan keterbukaan anggaran. Salah satunya adalah proses perizinan yang cepat mudah dan efesien serta menciptakan kepercayaan publik dalam Penyusunan RAPBD sehingga kesan bagi-bagi kue tidak melekat. “Jika perlu adanya trobosan penyusunan RAPBD dilakukan melalui Konsultasi Publik,” ujar Ryan.

Keempat, mempunyai visi partisipasi perencanaan pembangunan. Menjadi rahasia umum di Kota Jambi bahwa terlihat sederhana masalah tata ruang kota yang semakin semrawut, izin pendirian bangunan kurang tertib, laju pembangunan perumahan yang tidak mempedomani pola ruang dan prinsip-prinsip lingkungan yang baik seperti contoh pembangunan komplek perumahan tapi tidak disertai dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai.

Pembangunan lainnya tanpa melihat tata ruang kota bisa mengakibatkan banjir disuatu hari nanti, karena Kota Jambi setidaknya terdapat 8 drainase utama yakni Danau Teluk panjang 1,70 KM luas DAS 18,890 Km2, Sungai Tembuku 6,07 Km luas DAS 8,713 Km2, Sungai Asam 14,72 Km luas 29,648Km2, Danau Sipin 1,78 Km luas DAS 2,150 Km2, Sungai Selincah 8,58Km luas DAS 41,130 Km2, Sungai Putri 1,92 Km luas DAS 1,630 Km2. Semuanya itu bermuara di Sungai Batanghari.

Kemudian Sungai Buluran 4,29 Km luas DAS 4,270 Km2, Sungai Kenali Besar 33,6 Km luas DAS 53, 83Km2. Ini bermuara pada Danau Sipin dan Danau Teluk. Problematika ini diharapkan menjadi komitmen khusus bagi paslon walikota Jambi ke depan.

Dan Kelima,  Pro pada ekonomi Rakyat. Mendorong perputaran ekonomi riil seperti pasar tradisional, PKL, dan toko kelontong menjadi penting untuk dilakukan pembinaan dan memfasilitasi kualitas layanan dan produksinya agar tidak mudah tergerus dengan perkembangan globalisai ekonomi. Di samping itu, berbagai industri rumahan juga perlu didorong dan diberi banyak kemudahan untuk tumbuh dan berkembang. Fasilitas tax holiday perlu diberikan pada industri rumahan ini, bukan kepada pengusaha besar.

“Singkatnya seorang walikota berkewajiban untuk berpihak pada ekonomi kerakyatan yang secara riil berkontribusi mengurangi ketimpangan sosial,” tegas Ryan Afrianto.*** (kaz piliang)