BERBAGI

JAWA BARAT CAKRAWALA.CO ,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, serta  Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan untuk Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dan Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Ketetapan melalui rapat Pleno KPU Jabar di Aula Setia Permana Jalan Garut No. 11 Bandung dengan dihadiri oleh Komisioner KPU Jabar, Sekretariat KPU Jabar dan Komisioner dan Sekretariat Bawaslu Jabar.

KPU Jabar menetapkan waktu pemungutan dan perhitungan Pilgub dan Pilkada Kabupaten Kota yang ikut pemilihan serentak, menyebutkan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 27 Juni 2018.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan KPU dimana KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan Hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 sebagai Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Selanjutnya dalam hal peserta pemilihan, Pasal 39 menyebutkan, peserta pemilihan adalah calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; dan/atau pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Partai politik dimaksud, dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD atau 25 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di daerah yang bersangkutan. Untuk komposisi perolehan kursi dan suara di Jawa Barat.

Khusus mengenai calon perseorangan di Provinsi Jawa Barat, sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 8 ayat 2 pada point (b) menyebutkan bahwa KPU Provinsi menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir, dengan ketentuan: daerah provinsi yang sebagian daerah kabupaten/kotanya telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota, penghitungan syarat jumlah dukungan dilakukan dengan menggunakan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada terakhir dan DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada daerah kabupaten/kota yang belum menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota.

Mengenai ketentuan besaran dan sebarannya untuk Propinsi Jawa Barat tercantum dalam Pasal 9 huruf (d), yang menyebutkan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).

Terkait jadwal waktu, sesuai Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk Calon Perseorangan Pada Pilgub Jabar dan Pilkada Bupati/Walikota, bahwa KPU akan mengumumkan penerimaan berkas dukungan pada tanggal 9 – 22 November 2017. Penyerahan berkas dukungan berupa Foto Copy KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil, bagi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 22-26 Nopember 2017, sementara untuk Bakal Calon Bupati/Walikota pada tanggal 25-29 November 2017. Untuk pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bakal Calon Bupati/Walikota akan dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 Januari 2018.

Setiap bakal calon perseorangan yang sudah mengumpulkan fotocopy KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil sesuai dengan batas minimal yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan, harus lolos dari penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang menggelar Pemilihan, yang meliputi penelitian administrasi dan penelitian faktual. Sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 3 tahun 2017 Pasal 16, penelitian atau verifikasi administrasi dilakukan oleh KPU terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara: (a) melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan b. melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

KPU Propinsi Jawa Barat siap melayani para pihak yang akan melakukan konsultasi dan atau memohon penjelasan terkait teknis dan mekanisme pencalonan perseorangan dimaksu.***RED